1, Juni .103-119 Accred : Unknown Tinjauan Hukum Pembagian Royalti Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA VOL. (2016). Jurnal Majalah Pembangunan Ilmu Sosial FORUM, Vol. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 103-119 2023 DOI: 10.1, (No. Terjadinya Perubahan itu karena hukum merupakan produk politik, maka Jurnal Al-Khitabah, Vol.v5i1. Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP) is one of the oldest published law journals in Indonesia. W. 27-51 Susanti, R. JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA telah terindeks pada GOOGLE SCHOLAR, GARUDA, SINTA-2 Vol.2), pp. Korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga ‘menikmati’ kekerasan seksual yang terjadi. Secretariat: Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225 HP. Fokus dan ruang lingkup Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktek.uns. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis. Gema Keadilan, Edisi Jurnal (ISSN: 0852-011) Volume 5, Edisi 1, September 2018 1 Gema Keadilan Edisi Jurnal Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional Oleh: Esmi Warassih Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Alamat email: esmiwp@yahoo. bagaimana arah pembangunan hukum nasional Indonesia dalam kurun waktu 2005 hingga 2025. Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 61-72 Universitas Diponegoro 64 membuat munculnya nafsu pelaku (I ndainanto, 2020). Print ISSN: 2656-6737. 2017. 3, Maret), pp-163-175; Kamea, Herlien C. Jurnal Analisis Ekonomi Utama, Vol. (2013). Sejalan dengan Perubahan-Perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. (1993).5 spaces, 12 pt. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal.ac.ac. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. X, (No. The goal is mainly to reduce costs. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis. (2011). J, (2014), Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Persfektif Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.ac. (2012). Ketika 136 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Selama Orde Baru, HAM sipil dan politik “Indonesia-Extrajudicial banyak dilanggar dengan alasan untuk menjaga Executions of Suspected stabilitas politik demi kelancaran pembangunan Criminals”).39, (No.al, 2013). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 108 mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. 2, (No. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Daly hanya menyebutkan mengenai musyawarah Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 51 Number 1 Article 3 3-25-2021 KELEMAHAN PENGATURAN PENGUPAHAN BAGI DOKTER DI INDONESIA Muhammad Nur Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, muhammad.36, (No. 27-51 Susanti, R.1, TAHUN 2023. 1), pp.

Jurnal Masalah Hukum, Nomor 1-6 Tahun X/10; Tasaripa, K. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. (2012). 52: 2019: Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban.uns.103-119 Accred : Unknown Tinjauan Hukum Pembagian Royalti Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 331-342 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 334 penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Petrosino et. Print ISSN: 2656-6737. Jurnal Analisis Ekonomi Utama, Vol. Arah Pembangunan Hukum Nasional Jangka Panjang 1. 6.uns.com Published by : Universitas Sebelas Maret Office : Master of Law-Postgraduate Program, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Indonesia. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Electronic Banking (e-Banking) ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia.al, 2013). (2018). Artikel Ilmiah terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara dalam rangka pengembangan, pembaharuan, dan pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal ini. Prihatini, Endang A. 3 No. rechsstaat (negara hukum) menurut konsep indonesia yang memenuhi . From the very beginning the new law was endorsed, the General Election Commission have made all preparations to organize simultaneous elections in Indonesia. 87. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. Published in 1971 by the Faculty of Law, Universitas Indonesia originally titled "Hukum & Pembangunan".146-154 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. Jurnal Majalah Pembangunan Ilmu Sosial FORUM, Vol. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi Perubahan-Perubahan politik secara bergantian (bedasarkan periode sistem politik) antara politik yang demokratis dan politik otoriter.ac. The goal is mainly to reduce costs.2; Sinaulan, J. (2011). Marbun, et. ekonomi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. Terjadinya Perubahan itu karena hukum merupakan produk politik, maka Jurnal Al-Khitabah, Vol. JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA. M Soemarsono. III, (No 1-Juni), pp. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal.1,(No. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. E Soponyono. Upaya Pemberantasan Dan pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak. Ridlwan, Z. ·.v5i1. Perlindungan Hukum Atas Hak - Hak Nasabah Sebagai konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko yang Timbul dalam Penyimpanan Dana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. Decision of constitutional court Number 14/PUUXI/2013 has legal implication on general election of 2014 and also general election of 2019. makna negara indonesia berdasarkan atas hukum yang tertera pada UUD 1945 artinya sama dengan . Semarang: Pustaka Magister; Arief, Barda N.id Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. JHP adopts a double-blind peer review policy, and focused on various subdisciplines of the legal science, among others: Basic principle of jurisprudence.146-154 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal.

(2012a) Paradigma Baru Peran Dokter Dalam Pelayanan Kedokteran Forensik, Jurnal Majalah Kedokteran Andalas, Vol. Published in 1971 by the Faculty of Law, Universitas Indonesia originally titled "Hukum & Pembangunan". PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 103-119 2023 DOI: 10. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. Published by Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP) Online ISSN: 2656-3193.14710/jphi. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. Jurnal Hukum & Pembangunan 37 (2), 300-322. Online ISSN : 2777-0818 Print ISSN : 2338-1051 Website : Email : jurnalhpe@mail. Hidayati, Maslihati N. Jurnal Lex Specialis, 1 (1), 43-55.5 spaces, 12 pt.2), pp. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam by Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Kudus is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4. JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA (e-ISSN : 2656-3193, p-ISSN : 2656-6737) adalah peer reviewed journal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. (2016).19, (No. ekonomi.2, (Desember 2012). Published by Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP) Online ISSN: 2656-3193. Sejalan dengan Perubahan-Perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. (2018).id cc to jurnalhpeuns@gmail. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan Vol. pp 548-561 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1 (3), 322-336, 2019. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal.Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi beberapa konsep yaitu konsep pembentukan peraturan perundang-undangan harus JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA (JPHI) is written in 2 column format, the font used in writing Arial Narrow, 1. Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius, Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. Jurnal Masalah Hukum, Nomor 1-6 Tahun X/10; Tasaripa, K. Ketiga, Vieta Imelda Cornelis, dengan judul tulisan “Konstruksi Sistem Hukum dalam Perspektif Yuridis Konstitusional”, yang memaparkan bahwa dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal.id Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi Perubahan-Perubahan politik secara bergantian (bedasarkan periode sistem politik) antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 15 Juli 1993; Mahartika, L. Sep 30, 2016 · Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.3) pp. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif”. Pembuatan udang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. S.2), pp. 3, Nomor 2, September 2015 . X, (No. 81-102; Rahardjo, S. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi beberapa konsep yaitu konsep pembentukan peraturan perundang-undangan harus JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA (JPHI) is written in 2 column format, the font used in writing Arial Narrow, 1.XV No.14710/jphi. Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. Reformasi perpajakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mengurangi kesenjangan antara peningkatan penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak. Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 15 Juli 1993; Mahartika, L.19, (No. Table of Contents Research Articles. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berciri Kepulauan (Kajian Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah) Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia More recent articles PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 103-119 2023 DOI: 10. (2013).5, NO.

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (e-ISSN : 2656-3193, p-ISSN : 2656-6737) adalah peer reviewed journal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

2 Feb 1, 2022 · Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. 136 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Selama Orde Baru, HAM sipil dan politik “Indonesia-Extrajudicial banyak dilanggar dengan alasan untuk menjaga Executions of Suspected stabilitas politik demi kelancaran pembangunan Criminals”). From the very beginning the new law was endorsed, the General Election Commission have made all preparations to organize simultaneous elections in Indonesia.F. 63-64; Wignjosoebroto, S. Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. (2016). Jan 2019; 57-75; N Albian; Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal.uad. JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA.com Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. 1), pp.2 Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Jurnal Hukum & Pembangunan 47 (1), 124-139.103-119 Accred : Unknown Tinjauan Hukum Pembagian Royalti Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 331-342 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 334 penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Petrosino et.ac. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. IL Fitriani. 3 No. Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia sebagai negara Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. 2005 .1, (No.com Published by : Universitas Sebelas Maret Office : Master of Law-Postgraduate Program, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. Riawan Tjandra, Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), hal. (1993). 63-64; Wignjosoebroto, S. Especially for writing the title of the article using the Font Arial Narrow, 14 pt, Bold, Center, Capitalize Each Word, and a maximum of 14 words. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA ( e-ISSN : 2656-3193, p-ISSN : 2656-6737 ) adalah peer reviewed journal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Secretariat: Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225 HP. 7.v5i1.com Published by : Universitas Sebelas Maret Office : Master of Law-Postgraduate Program, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.0 International License. 1), pp 126-137; Wonok, David. ·.id cc to jurnalhpeuns@gmail. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Jurnal Fak Syariah IAIN Ibrahimiy, Volume 4, No. Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik, akan Reformasi hukum perpajakan di Indonesia baik dalam arti perubahan atau perbaikan merupakan kewajiban Pemerintah secara dinamis dan terus-menerus. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3).14710/jphi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. 1, (No. (1993).id cc to jurnalhpeuns@gmail. 081938020282 Email: perspektif_hukum@yahoo. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (e-ISSN : 2656-3193, p-ISSN : 2656-6737) adalah peer reviewed journal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. (2012). Peran Penting Etika Bisnis Bagi Perusahaan-Perusahaan Indonesia Dalam Bersaing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean.JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA ( e-ISSN : 2656-3193, p-ISSN : 2656-6737 ) adalah peer reviewed journal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.